Harga tandan buah segar (TBS) turun/ist

FP2SB : Harmonisasi Regulasi Untuk Akhiri Polemik Tata Kelola Sawit

Agrofarm.co.id-Pemerintah perlu menahan diri dan tidak terperangkap dengan membuat pernyataan-pernyataan kontroversi yang dapat membuat citra komoditas sawit semakin terpuruk di pasar global.

Hanya saja karena sudah terlanjur, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu bijaksana dan menjelaskan regulasi yang dipergunakan sebagai dasar kebijakan untuk penyebutan sekitar 81 persen perkebunan sawit tidak mematuhi tata kelola sawit dan harus mengakhiri polemik tersebut. Seperti diketahui, berbagai persoalan seperti kewajiban plasma 20 persen, kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU), dan konflik lahan dipicu oleh sejumlah regulasi yang bersinggungan dan tidak sinkron antara satu kebijakan dan kebijakan lain.

“Ini bukan soal benar atau salah, tapi harus dilihat dan dipertimbangkan dasar regulasi yang dipakai agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi dan menjadi keterlanjuran yang sulit diperbaiki. Apalagi semua regulasi tidak berlaku surut. Disisi lain, pemerintah tengah bekerja keras membangun kampanye positif sawit di pasar global,” kata Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis berkelanjutan (FP2SB) Achmad Manggabarani, dalam keterangan resminya, Minggu (25/8/2019).

Manggabarani mengungkapkan, kewajiban membangun dan bermitra dengan plasma ada sejak tahun 2007 seiring terbitnya Permentan No 26/2007. Permentan itu mengacu kepada UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengamanatkan Perkebunan Besar Swasta (PBS) maupun Perkebunan Besar Nasional (PBN) membangun plasma sebesar 20% dari luas konsesi.

“Jadi swasta yang membangun kebun sebelum tahun 2007 tidak wajib membangun kebun plasma, karena memang tidak ada aturan yang mewajibkannya. Apalagi Permentan tersebut tidak berlaku surut. Sayangnya, ada persepsi yang keliru seolah-olah banyak PBS dan PBN tidak mentaati peraturan tersebut,” kata dia.

Persoalan lain, kata Manggabarni, kewajiban plasma 20 persen punya telaah dan versi yang berbeda-beda antara instansi. Ada instansi yang mengatur bahwa plasma 20% dihitung berdasarkan luasan HGU, namun ada pula yang mengatur berdasarkan dari luasan areal yang ditanam.

Persoalan ini juga menjadi tidak mudah karena Kementerian Pertanian mensyaratkan lahan plasma harus berada luar HGU. Padahal untuk mencari lahan di luar HGU yang clear and clean bukan persoalan yang mudah karena adanya ketimpangan penguasaan lahan, ujar dia.

Masalah tidak berhenti sampai disitu. Regulasi yang terbit belakangan, kata Manggabarani ikut memicu persoalan baru di perkebunan sawit.Sejak awal, kebun sawit berasal dari Area Penggunaan Lain (APL) yang kemudian disertifikatkan menjadi Hak Guna Usaha (HGU). Persoalannya, tiba-tiba muncul pasca regulasi kehutanan yang mengubah tata ruang dan menetapkan kawasan HGU tersebut menjadi hutan lindung.

“Konflik seperti ini terjadi di banyak provinsi, salah satunya Kalimantan Tengah. Kalau masalahnya seperti ini siapa yang mau disalahkan. Hingga kini masalah tersebut belum punya solusi,” beber Manggabarani.

Manggabarani berpendapat, jika sejak awal, perkebunan sawit berdiri di atas kawasan hutan lindung, hal itu jelas merupakan persoalan hukum.

“Tapi kalau perkebunan sawit yang ada sudah bersertifikat dan ada jauh sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai hutan lindung, pemerintah perlu tegas dan punya solusi dan tidak saling menyalahkan,” jelasnya.

Manggabarani mengungkapkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) juga menjadi komitmen dari perkebunan sawit di Indonesia untuk melakukan penanaman secara berkelanjutan. Hingga kini, setidaknya ada 3-4 juta hektar perkebunan sawit besar telah bersertifikat ISPO.

Untuk mendapatkan sertifikat ISPO, banyak persyaratan yang harus ditaati termasuk lahan yang clear and clean. Karena itu, klaim 81 persen perkebunan tidak mengikuti tata kelola perkebunan sawit agak diragukan karena tidak sejalan dengan kebijakan lain yang diberlakukan Pemerintah melalui ISPO.

Manggabarani mengingatkan, pemerintah perlu melakukan harmonisasi antara regulasi agar tidak saling bertabrakan dan menahan pernyataan-pernyataan yang bisa memicu kontraversi. Membangun citra positif sawit di dalam negeri seharusnya menjadi prioritas ditengah tekanan pasar global terhadap industri sawit Indonesia.

BPK seharusnya bisa memanggil perusahaan-perusahaan yang dianggap melanggar sejak awal menemukan adanya indikasi pelanggaran sehingga masalahnya tidak melebar.

Terpisah, pengamat hukum kehutanan dan lingkungan DR Sadino mempertanyakan tolak ukur penetapan baik dan tidak baik untuk perusahaan perkebunan.

BPK seharusnya punya standar perkebunan yang baik sebelum menjustifikasi pernyataan yang bisa memicu kontroversi publik. Disisi lain, BPK perlu memahami bahwa banyak regulasi terkait sawit yang tidak harmonis.

“Ini yang pertama harus dibenahi dan bukan membuat pernyataan-pernyataan yang bisa memicu kontroversi. Jangankan swasta, perusahaan negara saja, bisa kacau balau jika regulasinya tidak konsisten,” kata Sadino.

BPK, lanjut Sadino perlu menjangkau semua regulasi dan tidak hanya menjadikan satu atau dua regulasi sebagai pijakan. Pendapat BPK dengan mengkaji semua regulasi juga harus komprehensif agar tidak menimbulkan salah tafsir.

Presiden Jokowi juga harus mengingatkan agar tidak semua instansi berkomentar dan membuat pernyataan yang bisa memicu sentimen negatif. “Apalagi jika pernyataan itu diungkapkan pihak-pihak yang tidak memahami semua kebijakan.Apa jadinya dengan investasi dan tenaga kerja, jika banyak industri kolaps, hanya karena tidak ada kepastian berusaha dan semua pihak boleh berbicara semaunya,” tandasnya.

Sadino mengingatkan, tumpang tindih perizinan disebabkan regulasi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, banyak kawasan yang dulunya ditetapkan sebagai budidaya dengan terbitnya regulasi baru tiba-tiba ditetapkan sebagai hutan lindung atau kawasan konservasi.

“Ini polemik berkepanjangan yang tidak bisa digeneralisir sebagai kesalahan. Apalagi asumsinya hanya menggunakan sampling,” ujar Sadino.

Sadino juga meragukan pernyataan BPK tentang 81 persen perkebunan sawit tidak melakukan tata kelola yang baik.

“Kalau memang BPK menemukan adanya pelanggaran hingga 81 persen, kok baru sekarang diumumkan. Seharusnya, sejak awal laporkan saja kepada penegak hukum agar diselesaikan atau berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pembenahan,” kata Sadino.

Menurut Sadino, pernyataan BPK perlu disesalkan karena memberi tendensi negatif terhadap industri sawit di Indonesia. Lengkap sudah penderitaan bangsa ini. Di luar negeri, kampanye hitam dan antisawit tidak pernah surut , sementara di dalam negeri, industri ini dipojokkan dengan pernyataan-pernyataan yang belum terklarifikasi benar akibat tumpang tindih regulasi.

Sadino menyarankan, pemerintah sebaiknya menunjuk institusi tertentu seperti Kementerian Pertanian dan sekretaris ISPO untuk memberikan pernyataan terkait perkebunan sawit.Persoalannya tidak semua institusi punya kapasitas dan kemampuan untuk menjelaskan dengan baik dan benar sehingga akan memperkeruh suasana. Bantolo