Bungaran Saragih/ban

Lima Alasan Indonesia Masih Perlu Subsidi Pupuk

Agrofarm.co.id-Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec Menteri Pertanian RI 2000-2004 mengungkapkan, ada lima alasan Indonesia masih memerlukan subsidi pupuk.

Pertama, negara-negara maju masih memberikan subsidi yang cukup besar bagi petani dan pertanianya. Amerika Serikat, Uni Eropa, India, China, dan lainnya tetap memberikan subsidi bagi petani dan pertaniannya bahkan cenderung meningkat dari tahun ketahun.

Bahkan, lanjutnya, perkembangan mutakhir dalam perang dagang saat ini, kembali pada era proteksionis yang memberi berbagai perlindungan bagi pertanian masing-masing negara.

“Jika pertanian kita tidak lindungi, adalah tidak adil jika petani dan pertanian kita harus bersaing dengan pertanian dari negara-negara lain yang justru memperoleh berbagai subsidi dan perlundungan dari pemerintahnya,” jelas Bungaran pada acara Forum Diskusi Agrina bertama Kepastian Petani Mendapatkan Pupuk Bersubsidi di Hotel Aston Simatupang Jakarta, Kamis (02/5/2019).

Kedua, petani bukan berada di sekitar perkotaan atau disekitar jalan-jalan raya. Petani sebagian besar berada di pedesaan pelosok, pinggiran, di pegunungan.

“Jika pupuk tidak disubsidi dan dibiarkan hanya mekanisme pasar murni, bekerja mendistribusikan pupuk ke petani, maka pupuk hanya akan sampai atau menjangkau sekitar 30 persen petani kita yakni disekitar perkotaan atau sekitar jalan raya,” ujar Bungaran.

Ketiga, industri pupuk BUMN yang ditugaskan pemerintah untuk memproduksi dan menyalurkan pupuk ke tingkat petani (lini IV). Membayar gas dengan harga yang lebih mahal dari harga internasional.

Adapun produksi pupuk Urea, sekitar 70 persen adalah biaya gas. Harga gas yang diterima pabrik pupuk BUMN sekitar USD 6-8/ MMBTU, yakni sekitar dua kali lipat dari harga gas internasional (USD 3-4/MMBTU).

“Oleh karena itu, subsidi pupuk yang diberikan pemerintah selama ini sekitar 30 persen adalah diterima suplier gas,” tandasnya.

Keempat, petani masih tergolong kelompok atau sektor yang paling rendah pendapatannya bahkan sebagian tergolong miskin. Untuk itu, katanya, subsidi petani merupakan salah satu cara untuk membantu petani dan pertanian.

Kelima, beras masih merupakan pengeluaran masyarakat yang cukup besar dalam pengeluaran penduduk Indonesia saat ini.

Oleh karena itu, subsidi pertanian termasuk subsidi pupuk, merupakan biaya publik untuk memastikan ketersediaan beras secara 6 tepat (jumlah, jenis, kualitas, harga, tempat, kontinuitas) untuk masyarakat konsumen beras sekaligus bentuk kehadiran kedaulatan negara baik untuk masyarakat petani dan masyarakat konsumen, terangnya.

Menurutnya, tidak bijaksana jika target subsidi pupuk dikurangi. Ini berpotensi menciptakan kegaduhan dan ketidakpastian ditingkat petani, menurunkan kegairahan petani. “Ini juga menciptakan ketidak adilan (ada petani yang dapat pupuk subsidi ada yang tidak dapat) serta dapat mengganggu ketahanan pangan nasional,” ungkap Bungaran.

Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menambahkan, Pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang sangat menentukan produksi dan produktivitas pertanian.

“Ketersediaan pupuk di lapangan baik dari segi kualitas, kuantitas dan harga yang terjangkau menjadi salah satu syarat yang harus dapat dijamin oleh pemerintah,” katanya.

Dia menuturkan, kebijakan subsidi dan alokasi pupuk bersubsidi merupakan kebijakan yang diterapkan pemerintah agar dapat memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan serta peningkatan pendapatan petani.

“Pupuk tetap harus disubsidi agar petani terus bersemangat dalam berusaha tani, apabila tidak ada subsidi maka tidak ada kontrol dari pemerintah dan harga pupuk akan menjadi tidak terkendali,” pungkasnya. Bantolo