Beras Bulog/ist

CIPS : HPP Kekang Strategi Bulog untuk Capai Target Serapan Beras

Agrofarm.co.id-Realisasi penyerapan beras oleh Bulog hingga April 2019 baru mencapai 17% dari target serapan yang sebesar 1,8 jut ton di 2019. Pada 2018, pemerintah menargetkan target serapan sebesar 2,7 juta ton. Namun hingga akhir 2018, realisasi penyerapan hanya sekitar 1,5 juta ton. Rendahnya Harga Pokok Penjualan (HPP) menjadi permasalahan utama yang menghambat penyerapan tersebut.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menyampaikan bahwa pemerintah sebaiknya keberadaan HPP ini kembali ditinjau ulang. Relevansi harga yang ditentukan dirasa sudah cukup kadaluarsa apabila menimbang harga saat ini. Dasar hukum implementasi HPP diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2015 yang artinya implementasi HPP sudah berjalan sekitar empat tahun.

“Sebaiknya jika memang mau memiliki penyerapan yang lebih tinggi, baiknya Bulog diberikan akses untuk menyediakan standar harga HPP Gabah Kering Panen yang lebih bersaing,” kata Ilman dalam siaran persnya, Minggu (19/5/2019).

Saat ini, HPP GKP berada di kisaran angka Rp3.700,00 per kilogram, dengan fleksibilitas harga sebesar 10%. Artinya, Bulog bisa menawarkan harga pembelian sekitar Rp4.050,00 per kilogram. Angka ini sedikit berada di bawah hasil survey IRRI (International Rice Research Institute) yang menyatakan biaya produksi padi mencapai Rp4.082/kilogram pada 2014.

“Angka yang ada saat ini masih sedikit di bawah hasil survei lembaga internasional tersebut, dan survey tersebut menunjukkan hasil untuk 2014. Lalu, di 2019 ini tentunya banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan adanya perubahan harga seperti inflasi, biaya transportasi, dan perubahan margin keuntungan petani yang meningkat dari tahun ke tahun,” tutur Ilman.

Dalam merespon situasi ini, sebaiknya pemerintah meninjau ulang relevansi HPP. Jika dirasa memang HPP masih dibutuhkan, sebaiknya besaran HPP diperbaharui dengan kondisi pasar yang ada saat ini. Namun, dalam jangka panjang, polemik lemahnya penyerapan beras Bulog ini lagi-lagi berpotensi terjadi karena harga di tahun mendatang pasti akan berbeda dan perlu update berkala.

“Untuk itu, sebaiknya dalam jangka panjang pemerintah tidak bergantung kepada HPP untuk mengatur harga beras. Cara-cara lain yang dapat dilakukan untuk memastikan harga beras terjangkau bagi konsumen serta tetap menyejahterakan petani adalah intervensi pada segi produksi dan distribusi melalui program-program pemerintah yang juga diintegrasikan dengan penerapan teknologi”, kata Ilman. Puspa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *