Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita dalam acara Pertemuan Sosialisasi Hasil Survei Pertanian Antar Sensus Tahun 2018 (SUTAS 2018) di Bogor/ist

Kementan dan BPS Sepakat #SATU DATA Untuk Komoditas Peternakan

Agrofarm.co.id-Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyepakati untuk menggunakan #Satu Data terkait komoditas peternakan. Kementerian Pertanian selalu bersinergi dengan BPS dalam penghitungan data komoditas peternakan.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita dalam acara Pertemuan Sosialisasi Hasil Survei Pertanian Antar Sensus Tahun 2018 (SUTAS 2018), Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Bersama Badan Pusat Statistik (BPS) RI.

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari BPS RI, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian, dan dari Dinas/Kelembagaan yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dari 34 Provinsi dan kabutan kota terpilih.

Ketut menyampaikan, untuk mengambil kebijakan pembangunan peternakan dan Kesehatan hewan harus didukung dengan data yang baik, valid dan akurat., dengan dasar data yang valid, maka kebijakan yang kita ambil akan on the track.

“BPS merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menanganani data untuk itu kami selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan BPS membangun semangat Satu Data untuk komoditas Peternakan,” ungkap Ketut dalam keterangan resminya, Jumat (26/04/2019).

Ketut berpendapat bahwa data sangat penting dalam pengambilan kebijakan sehingga Ditjen PKH sangat concern untuk pencatatan data sektor peternakan. Untuk pencatatan kelahiran dan kebuntingan ternak sapi dan kerbau serta kejadian penyakit, Ditjen PKH telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS). Sedangkan untuk perunggasan, saat ini Ditjen PKH sedang memperbaiki data perunggasan dengan terus melakukan koordinasi bersama stakeholder terkait.

“Kegiatan SUTAS 2018, saya anggap menjadi momentum penting sebagai awal membangun kerjasama dan kolaborasi yang lebih baik lagi ke depan antara Ditjen PKH dan BPS untuk membangun semangat SATU DATA,” tegas Ketut.

Pada tahun 2018, BPS RI telah melaksanakan Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS 2018), dengan tujuan. Pertama, memperkirakan populasi Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Sub Sektor per Kabupaten/Kota. Kedua, memperkirakan populasi komoditas; dan Memperkirakan produktivitas komoditas dan parameter populasi ternak.

“Saya sangat mengapresiasi BPS atas pelaksanaan SUTAS 2018 tersebut, dan hasilnya telah dikoordinasikan secara intensif baik dari aspek teknis maupun metodologi antara Ditjen PKH bersama-sama BPS sehingga hasil SUTAS 2018 dapat diperoleh perkiraan jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan serta kepemilikan ternaknya,” tambahnya.

Menurutnya, dalam mendukung aspek perencanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan, pada tahun 2016 telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 5943/Kpts/TI.000/F/09/2016 tentang Petujuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam petunjuk teknis ini, diatur mengenai mekanisme pengumpulan 6 (enam) Data Fungsi yang menggambarkan fungsi dari masing-masing Direktorat lingkup Ditjen PKH.

Ketut mengatakan, tantangan yang dihadapi Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan ke depan cukup berat, melalui proyeksi penduduk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPS RI, serta UNFPA. Penduduk Indonesia tahun 2019 diperkirakan sebesar 266,91 juta jiwa, dan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 279,96 juta jiwa, atau mengalami peningkatan sebesar 0,98 persen per tahun selama periode 5 tahun, hal ini berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang telah dilaksanakan oleh BPS RI Tahun 2015.

“Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan pangan termasuk pangan asal ternak akan semakin meningkat yang tidak hanya dari aspek kuantitas atau jumlahnya, namun termasuk juga peningkatan kualitas atau mutu pangan yang dihasilkan untuk persyaratan keamanan, kesehatan dan kehalalan menjadi tantangan bagi seluruh stakeholder peternakan di Indonesia,” terangnya.

Selain itu, tantangan lain yang dalam upaya peningkatan produksi pangan asal ternak seperti ketersediaan lahan dan air, perubahan iklim serta perdagangan global. Tantangan dalam pembangunan peternakan tersebut perlu dipecahkan melalui proses program pembangunan yang komprehensif.

Parameter hasil SUTAS 2018, dapat kita jadikan sebagai faktor koreksi terhadap hasil pengumpulan dan penghitungan data populasi yang kita lakukan selama ini melalui mekanisme kompilasi produk administratif.

“Dari hasil SUTAS 2018 terlihat adanya fenomena perubahan di Rumah Tangga, sehingga diperoleh perkiraan populasi sapi potong sebesar Tahun 2018 sebesar 16,4 juta ekor, sapi perah 0,58 juta ekor dan kerbau 0,89 juta ekor,” ungkap Ketut.

“Angka populasi yang terkoreksi dengan parameter hasil SUTAS 2018 tersebut, dapat dijadikan sebagai Angka Tetap (Populasi Awal) P0 2018, untuk penghitungan estimasi data populasi hingga nanti dilaksanakannya Sensus Pertanian pada Tahun 2023 (ST 2023),” ujar Ketut.

Sementara itu, Plh. Deputi Bidang Statistik Produksi, BPS, Hermanto menyampaikan bahwa data dan informasi yang disampaikan ke masyarakat harus valid dan akurat, jangan sampai muncul beberapa data yang berbeda antar instansi pemerintah karena akan memancing kegaduhan.

Untuk itu, Hermanto menyebutkan jika Presiden telah menugaskan BPS membuat Satu Data guna mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi dan mudah diakses oleh pengguna. Data sangat penting karena sebagai dasar pelaksanaan evaluasi dan pengendalian melalui perbaikan tata kelola pemerintah.

Lebih lanjut Hermanto menambahkan apalagi kita sudah masuk dalam era revolusi 4.0 yang berbasis teknologi informasi dengan dinamika lapangan berjalan bersifat dinamis.

Disamping itu, Pemanfaatan data terkait pangan, tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak publik agar masyarakat dapat mengetahui ketersediaan pangan nasional.

“Data yang dirilis oleh BPS didasarkan pada metodelogi yang sudah baku dan mengikuti kaidah Internasional,” tegas dia.

Hermanto mengapresiasi penginputan data yang dilakukan oleh Ditjen PKH melalui aplikasi integrated Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS), ia berharap kedepan sistem ini dapat dilakukan declare untuk penginputan data komoditas peternakan lainnya. Bantolo

One comment

  1. Tolong nama lengkap :
    1. Plh Deputi Bidang Statistik Produksi
    2. Moderator pertemuan dan jabatanya.
    Sy merasa terhormat dan bersyukur mjd salah satu peserta mengikuti acara sosialisasi tersebut. Mjd tambah wawasan dan ilmu. Terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *