oleh Kasdi Subagiyono, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), saat membuka International Labour on Palm Oil Conference di Jakarta/bimo

Dirjen Perkebunan : Negara Hadir Untuk Lindungi 16 Juta Pekerja Sawit

Agrofarm.co.id-Akibat kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) Uni Eropa (UE) yang melarang sawit sebagai biodiesel ini mengancam keberlangsungan 16,2 juta orang yang hidupnya tergantung pada kelapa sawit. Untuk itu negara akan hadir untuk melindungi 16,2 juta orang tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Kasdi Subagiyono, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), saat membuka International Labour on Palm Oil Conference yang diselenggarakan Media Perkebunan di Menara 165 Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Sawit sedang terancam dan kalau sampai ambruk maka dampaknya terhadap perekonomian luar biasa, ujar Kasdi.

Dalam menghadapinya kita juga harus memperhatikan kesinambungan hubungan antar negara karena kita sudah punya. ‘UE Indonesia CEPA (Comprhensive Economic Patnership Agreement). Untuk itu masalah ini diangkat ke ranah WTO saja,” tambahnya.

Menurutnya, dalam ketentuan RED II yang memasukkan sawit sebagai tanaman yang sangat berisiko terhadap lingkungan sudah diundangkan sehingga tidak bisa diubah lagi.

“Kita bisa saja bermain keras dengan langsung stop ekspor, pasti akan banyak pabrik di Eropa yang bangkrut. Tetapi kita melakukan pendekatan persuasif yang lebih baik,” kata Kasdi.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) masih ada jalan keluar terkait hal ini. UE masih ingin mengajak berbicara Indonesia. “Contohnya negara Belanda masih ragu-ragu terhadap kebijakan RED II ini. Karena itu, Belanda mengajak membuat tim bersama dengan Indonesia untuk membahas lebih jauh,” terangnya.

Dia menambahkan, penggunaan minyak sawit lebih besar di dalam negeri untuk biodiesel terus dilakukan.

“Kementerian ESDM sudah menetapkan B30 dan sudah berjalan sedang di Kementan sudah B-100. Pesan dari B-100 ini adalah bukan jangan ekspor tetapi kita mampu serap banyak sekali. Kalau kita mau hal ini pasti sudah galaukan Eropa,” kata Kasdi.

Sawit di hulu masih ada peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sedang dihilir ada peluang besar menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Hilirisasi kalau digarap dengan baik ga banyak produk dihasilkan maka tenaga kerja yang diserap juga semakin besar.

Untuk standar sawit sustainable Indonesia sudah memiliki ISPO yang di ilhami dari RSPO. Kalau ada klaim pihak lain bahwa sawit Indonesia tidak sustainable maka ini tidak benar.

“Itu hanya narasi jebakan saja. Kita memang pernah melakukan konversi hutan tetapi Eropa juga. Dalam lima tahun terakhir menurut data KLHK kita sudah tidak ada lagi pelepasan kawasan hutan sehingga salah kalau sawit dikatakan membuka hutan,” jelasnya.

Kasdi mengatakan, ISPO akan disandingkan dengan SDGs (Sutainable Development Goal) sehingga bicara sawit akan berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan lingkungan.

Dalam prespektif ketenagakerjaan ISPO sangat memperhattikan kepentingan pekerja karena ada prinsip K3 harus diterapkan, ada kesehatan dan peningkatan kemampuan pekerja dan lain-lain. Ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pekerja sawit.

Bustanul Arifin, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, menyatakan untuk profesi di perkebunan kelapa sawit sudah ada Standar Kompetensi Kerja Nasional sedang budidaya menyusul. Saat ini 3.480 sertifikat yang dikeluarkan, masih terlalu sedikit dibanding pekerja sawit.

“SKKN ini sangat penting karena disesuaikan dengan kebutuhan industri. Jumlahnya masih sedikit buka kesempatan perusahaan perkebunan melakukan pelatihan menggunakan modul-modul SKKN ini sehingga lebih banyak lagi pekerja yang bersertifikat kompetensi,” pungkasnya. Bantolo