Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (P2HP) Kementan Dedi Junaedi/ist

UPPB Berhasil Mengangkat Harga Karet Petani

Agrofarm.co.id-Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pembangunan Unit Pengelolaan Pemasaran Bokar (UPPB) di daerah sentra karet. UPPB terbukti mampu meningkatkan harga karet di tingkat petani.

Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) menjadi salah satu program prioritas Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, karena peran petani karet luar biasa bagi perekonomian nasional. Meskipun saat ini sedang mengalami keterpurukan akibat anjloknya harga karet.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (P2HP) Kementan Dedi Junaedi mengatakan, UPPB berhasil mengangkat harga karet petani, khususnya di Sumatera Selatan (Sumsel)sebagai daerah sentra karet nasioanl. Pemerintah juga terus mendorong pembentukan UPPB di Kalimantan Selatan, Jambi dan Sumsel.

“Kita ingin menyuarakan kepentingan petani karet agar mempunyai posisi tawar (bargaining position) terhadap indutri karet,” ujar Dedi kepada Agrofarm, Jumat (21/12/2018).

Dia menjelaskan, ada anomaly ekonomi pada pasar karet di Indonesia, kapasitas terpasang crumb rubber 5,6 juta ton, sedangkan suplainya 3,6 juta ton. “Logikanya suplai sedikit, maka harga karet tinggi. Namun yang terjadi harganya rendah,” tandasnya.

Untuk itu, UPPB menjadi solusi meningkatkan harga karet petani. “Saat ini rata-rata harga karet sudah menembus Rp 9.000 per kilogram (kg), dari beberapa tahun belakangan sekitar Rp 3.000-4.000 per kg,” katanya.

Menurut Dedi, adanya UPPB mampu meingkatkan mutu karet rakyat. “Sebelum mengikuti pasar lelang petani musti memenuhi standar baku mutu yakni kadar karet kering (KKK) tidak melebihi 20%, bersih dari benda benda lain berupa kayu, daun atau kontaminan dan berwarna putih,” jelasnya.

Selain itu, katanya, keberadaan UPPB juga menguntungkan pihak pabrik karet karena tidak perlu melakukan pencucian karet. Jadi lebih efisien dan memperpendek rantai pasok.

“Karet ini sangat penting karena 90% diproduksi oleh petani. Jadi begitu harga karet jatuh berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Dedi.

Dia menambahkan, UPPB menjadi salah satu upaya mencegah konversi kebun karet ke tanaman lain yang lebih menguntungkan. “Daerah Kabupaten Kampar Riau sudah beralih ke tanaman kelapa sawit,” bebernya.

Dedi menargetkan, dalam lima tahun mendatang UPPB mencapai 10% dari total kapasitas produksi crumb rubber nasional. Meskipun saat ini dalam skala nasional sangat kecil baru 1%.

Ketua II Asosiasi UPPB Nasional, Roizin mengatakan, pembangunan UPPB berdampak positif terhadap peningkatan mutu dan harga karet di tingkat petani.

“Empat tahun lalu harga karet Rp 3.000-4.000 per kg di Kabupaten Musi Banyuasin. Namun pasca terbangun UPPB harga karet langsung melejit menjadi Rp 8.000 per kg. Adanya sistem lelang ini lebih menguntungkan bagi petani,” jelasnya.

Menurutnya, harga karet naik maka kesejahteran petani akan meningkat. Untuk itu, pengembangan UPPB harus terus digenjot ke daerah lain dan merawat UPPB yang sudah ada. Adapun saat ini UPPB terbanyak berada di Propinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Adanya UPPB karet petani dibeli dengan harga tinggi dan kelembagaan petani semakin kuat. “Bahkan ada yang mengembangkan koperasi simpan pinjam dan sekaligus mejual sarana produksi karet kepada anggotanya,” tambahnya.

Zaenuri Ketua UPPB Cipta Praja Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin mengungkapkan, petani merasa terbantu setelah terbentuk UPPB ini. Sebelumnya petani sulit mencari pembeli dan harga karet dimainkan oleh para tengkulak.

“Adanya UPPB ini harga karet di tingkat petani bisa seragam. Harga karet pun semakin meningkat, dari harga Rp 6.000 per kg, dan sekarang sekitar Rp 8.900 per kg.” katanya.

Dia menuturkan, harga karet pernah mengalami keemasan tembus Rp 25.000 per kg pada tahun 2011. Belakangan harga karet ambruk hingga menyentuh Rp 3.000 per kg. “UPPB menjadi terobosan mendongkrak harga karet petani,” ujar Zaenuri. Bantolo

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *