Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2019 Price Outlook” di Nusa Dua Bali/ist

Pemerintah Terus Dorong Peningkatan Daya Saing Sawit

Agrofarm.co.id-Pemerintah terus mendorong peningkatan daya saing industri kelapa sawit nasional. Upaya itu semakin intens mengingat kuatnya dinamika tantangan dari dalam negeri maupun pasar luar negeri dan isu climate change. Langkah yang dilakukan misalnya dengan lebih memberi perhatian lagi pada kriteria sertifikasi Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO).

Hal itu diungkapkan Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2019 Price Outlook di Nusa Dua Bali, Kamis (01/11/2018).

Selain untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia juga untuk ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia mengurangi isu masalah lingkungan lainnya. Menurutnya, selama ini prinsip dan kriteria ISPO berkaitan dengan 12 dari 17 kriteria Sustainable Development Goals (SDGs). “Masih ada banyak ruang untuk perbaikan kriteria tersebut,” kata Darmin.

Pada kesempatan itu, Menko Perekonomian juga menegaskan kembali bahwa pentingnya peranan perkebunan kelapa sawit terhadap peningkatan GDP di Indonesia, kontribusi sawit secara tidak langsung kepada pertumbuhan ekonomi dan kinerja ekspor. Berdasar catatannya, ekspor kelapa sawit di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2016.

“Tiga tujuan ekspor kelapa sawit Indonesia adalah China dengan nilai ekspor 1,24 juta ton, Uni Eropa 1,58 juta ton, dan India sebanyak 1,79 juta ton. Peningkatan ini menjadi yang paling besar dalam tiga tahun terakhir,” lanjutnya.

Untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan kelapa sawit di Indonesia, pemerintah telah berusaha dengan berbagai program. Sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, apa yang terjadi di Indonesia tentunya akan berpengaruh kepada dunia.

Adapun program yang tengah dilakukan oleh Indonesia di antaranya adalah kebijakan mengenai moratorium izin lahan kelapa sawit, penyelesaian masalah lahan, serta peningkatan produktivitas para petani sawit.

Pemerintah juga memiliki kebijakan terkait pembiayaan kepada para petani kelapa sawit yang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Tujuan kebijakan itu untuk meminimalisir risiko terkait pembiayaan kepada para petani kelapa sawit.

Hal lain yang dilakukan adalah adanya akselerasi peningkatan jumlah lahan bagi petani kelapa sawit yang diharapkan selesai pada akhir bulan ini. Untuk mendukung akselerasi ini pemerintah berharap adanya partisipasi dari setiap pengusaha terutama dari BUMN.

Terkait dengan upaya untuk terus meningkatkan keberlanjutan, Darmin menyampaikan bahwa Indonesia bekerja sama dengan Malaysia, terutama untuk menghadapi kampanye hitam mengenai kelapa sawit.

“Mengingat pentingnya kelapa sawit bagi Indonesia, maka menjadi kepentingan bagi pemerintah agar sektor ini dapat dikelola dengan baik dan bertanggungjawab,” katanya. Apalagi, menurutnya, potensi dari perkebunan kelapa sawit sangat besar. Bantolo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *