Ketua Umum APROBI Master Parulian Tumanggor. (Agrofarm)

APROBI Siap Penuhi Kebutuhan B20

Agrofarm-Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) menyatakan kesiapannya dalam memasok kebutuhan biodiesel untuk mendukung program mandatori penggunaan biodiesel 20% (B20). Program ini resmi diperluas ke segmen non public service obligation (PSO) per 1 September 2018.

Kesiapan asosiasi yang yang membawahi 22 produsen biodiesel di Tanah Air dengan pertimbangan kapasitas produksi terpasang 12 juta kiloliter (kl). Sementara itu, perluasan program B20 ke segmen non PSO selama September-Desember 2018 memerlukan pasokan biodiesel sekitar 900 ribu kl.

Ketua Umum APROBI, Master Parulian Tumanggor, mengatakan produsen siap memenuhi alokasi biodiesel yang ditetapkan menjadi 2,9 juta kiloliter (KL) sampai Desember 2018. Sebab, kapasitas terpasang produksi biodiesel di dalam negeri sudah cukup besar, sekitar 12 juta KL.

Sejumlah persiapan dilakukan mulai penambahan armada hingga sarana pendukung logistik lainnya. Produsen biodiesel juga telah berkoordinasi dengan pihak Bea dan Cukai, PT ASDP Indonesia Ferry, serta PT Pelindo untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan bongkar muat kapal angkutan biodiesel di pelabuhan.

Pemerintah telah menerbitkan beleid untuk perluasan program B20 ke segmen bukan PSO. Payung hukum itu adalah Perpres No 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Aturan turunannya adalah Permen ESDM No 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit Penerapan perluasan program B20 ke segmen bukan PSO secara penuh akan menghemat devisa hingga US$ 6 miliar per tahun.

Ketua Harian APROBI Paulus Tjakrawan menjelaskan, produsen biodiesel saat ini sudah siap melaksanakan program wajib B20 yang diperluas ke segmen bukan PSO. Begitu peluncuran program resmi dan berlaku per 1 September 2018, produsen biodiesel akan langsung mulai melakukan delivery sesuai kontrak.

“Begitu program tersebut resmi diluncurkan pemerintah, kami mulai delivery sesuai kontrak. Kita sudah lakukan persiapan-persiapan, termasuk penambahan armada maupun sarana pendukung logistik lainnya,” kata Paulus Tjakrawan dalam konferensi pers di kantor Aprobi, Jumat (7/9/2018).

Paulus menuturkan Aprobi dengan difasilitasi Kementerian ESDM telah-berdiskusi dengan Bea dan Cukai, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Pelindo, terkait arus lalu lintas dan bongkar muat kapal angkutan biodiesel di pelabuhan. Termasuk, penyesuaian atas ketentuan menyangkut industri di kawasan berikat

“Kami sudah bertemu dengan Bea dan Cukai, Pelindo, serta ASDP. Angkutan biodiesel akan mendapat prioritas. Tidak ada regulasi yang diubah, hanya saja ketika di komputernya terbaca bahwa itu kapal biodiesel maka langsung diprioritaskan. Kapal biodiesel tidak perlu harus keluar dari pelabuhan baru masuk lagi ke pelabuhan yang sama untuk bongkar muatan. Ini tentu akan menghemat waktu dan biaya,” kata dia.

Pemerintah bakal meluncurkan secara resmi perluasan pelaksanaan B20 wajib ke segmen bukan PSO di Kantor Kemenko Perekonomian. Saat ini, baik badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM) maupun badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) atau produsen biodiesel dalam proses penyelesaian administrasi. Dalam proses tersebut memang membutuhkan waktu, terutama untuk menyelesaikan kendala-kendala teknis di lapangan.

Tapi itu bukan isu atau hambatan dalam pelaksanaan B20. Yang harus dipahami, pelaksanaan B20 tentu butuh penyempurnaan, bakal menghadapi kendala teknis di lapangan tapi itu normal. Sekarang, bukan saatnya ribut, bukan soal bisa atau tidak, tapi harus bisa. Kita upayakan semaksimal mungkin. Pada saat bersamaan, kita mempersiapkan untuk pelaksanaan B30,” jelas Paulus.

Terkait tingkat keberhasilan, ujar Paulus, kondisi daerah menjadi faktor berpengaruh karena penyaluran juga harus menjangkau lokasi remote area maupun perbatasan meski dengan volume kecil. Pada saat penyaluran, bisa saja ada ombak tinggi sehingga terlambat atau malah mesinnya rusak.

“Ini bisa mempengaruhi pelaksanaan, tapi ini soal teknis di lapangan. Karena itu, penerapan ketentuan sanksi berupa denda Rp 6 ribu per liter akan melihat kasus per kasus dan tentu saja akan diaudit, memastikan standar yang namanya ombak tinggi atau mesin rusak itu seperti apa? Tapi kalau misalnya masalahnya adalah karena belum SNI sehingga menyebabkan penyaluran terlambat, itu tentu kesalahan si perusahaan,” kata Paulus.

Mengenai selisih harga atau subsidi yang akan diterima produsen biodiesel dari pungutan ekspor, dia menegaskan hal itu tidak perlu dipersoalkan. Selisih harga yang dibayarkan BPDP Kelapa Sawit tentu tergantung harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan solar. Perhitungan HIP biodiesel oleh Kementerian ESDM dilakukan setiap bulan, sedangkan HIP solar setiap tiga bulan.

Salah satu variabel dalam formula perhitungan HIP biodiesel adalah harga CPO. Pada September 2018, HIP biodiesel tercatat Rp 7.294 per liter ditambah ongkos angkut atau turun dari HIP biodiesel Agustus 2018 sebesar Rp 7.600 per liter ditambah ongkos angkut

“Kalau hari ini HIP biodiesel lebih rendah, sehingga tidak ada selisih harga yang harus dibayarkan. Bagaimana kalau harga CPO melonjak tinggi? Sepertinya skenario ini yang pemerintah belum ada, tapi kalau naik tinggi yang jelas pungutannya bakal naik. Selama ini, CPO adalah yang dikenakan beban pungutan terbesar,” jelas Paulus. Bantolo

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *