Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution/ist

Topang Ekonomi Nasional, Menko Darmin Minta Kontribusi Sawit Ditingkatkan

Agrofarm-Kelapa Sawit merupakan komoditas unggulan yang berperan penting terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Tahun lalu, komoditas ini menyumbang hingga 14% total devisa negara yang mencapai USD 169 Miliar.

Kelapa sawit juga berkontribusi mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan, mulai dari kegiatan hulu sampai hilir. Serapan tenaga kerja dari komoditas ini mencapai sekitar 17,5 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung.

“Saya berharap agar kontribusi kelapa sawit dapat terus ditingkatkan dalam menopang pembangunan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan arahan dalam Seminar Nasional Sawit Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (20/8/2018).

Sebagai komoditas unggulan nasional, kelapa sawit menghadapi tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Pertama, adanya hambatan perdagangan dari Amerika Serikat dengan tuduhan dumping produk biodiesel sawit Indonesia. Hal ini menyebabkan ekspor ke Amerika Serikat yang sebelumnya berjalan cukup lancar, kini menurun nilainya.

Kemudian, Uni Eropa juga mempersoalkan berbagai isu diskriminatif dan Renewable Energy Directive (RED) II. Ini merupakan bentuk sentimen negatif terhadap perdagangan kelapa sawit Indonesia.

Selain itu, India sebagai importir utama kelapa sawit Indonesia, dalam setahun terakhir telah 4 (empat) kali menerapkan peningkatan bea masuk yang cukup signifikan yaitu untuk produk Crude Palm Oil (CPO) sebesar 44% dan Refined Palm Oil (RPO) sebesar 54%. “Tentu ini sangat berdampak terhadap kinerja ekspor kelapa sawit Indonesia,” kata Darmin.

Secara keseluruhan Indonesia pun sedang mengalami tantangan yang cukup kompleks, seperti nilai tukar rupiah yang melemah dan defisit neraca perdagangan. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 tentang revisi kedua Perpres Nomor 61 Tahun 2015 terkait Program Mandatori B-20 yang akan diimplementasikan mulai tanggal 1 September 2018.

Program ini bertujuan untuk menghemat devisa negara dengan mengurangi impor solar. Caranya dengan memanfaatkan FAME olahan kelapa sawit sebagai bahan biosolar, dengan kadar campuran FAME sebesar 20% atau biasa disebut B20.

Pelaksanaan Program Mandatori B-20 baik untuk PSO maupun non PSO, saat ini bukan lagi khusus untuk menjaga stabilitas harga CPO dan turunannya, tetapi merupakan program andalan nasional untuk mengendalikan neraca perdagangan nasional.

Program utama lainnya adalah program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang sudah dimulai sejak bulan Oktober 2017. Program ini menargetkan sebesar 15.000 hektare perbulan, untuk mencapai 4,6 juta hektare selama 25 tahun.

Program lain yang tak kalah penting adalah diversifikasi pasar dan promosi produk kelapa sawit Indonesia ke negara-negara potensial, seperti Iran, Turki, Negara-negara Afrika, serta Asia Selatan.

“Kita juga perlu mencari market baru sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan ekspor ke negara-negara importir utama, seperti India, Cina, dan Uni Eropa,” terang Menko Darmin. Bantolo