Dari kiri : Devi Kusumaningtyas dari Croplife Indonesia, Desmarwansyah Direktur Benih dan Bioteknologi Corplife Indonesia dan Ketua Umum Asbenindo, Ricky Gunawan.

Kementan Tak Serius Kembangkan Benih Padi Hibrida

Agrofarm-Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo) menilai Kementerian Pertanian (Kementan) tidak serius dalam pengembangan padi hibrida di dalam negeri.

Ketua Umum Asbenindo, Ricky Gunawan mengatakan, pemerintah belum serius mengembangkan padi hibrida karena masih mengandalkan padi inbrida. “Padahal padi hibrida bisa menjadi alternatif dalam menggenjot produksi beras dalam negeri,” ujar Ricky di sela pelatihan penangkar benih padi hibrida di Subang Jawa Barat, Senin (07/8/2018).

Dia menuturkan, dalam mengembangkan benih padi hibrida saat ini mengalami kendala menyusul penutupan impor benih oleh Kementan. Padahal sebelumnya produsen diperbolehkan impor selama tiga tahun.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 127 tahun 2014 tentang Pemasukan dan Pelepasan Varietas Benih Tanaman, pada Pasal 9 ayat 3 produsen diberikan waktu tiga tahun mengimpor benih hibrida.

“Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Kementan mendadak dan tanpa mengeluarkan aturan tertulis menolak mengeluarkan rekomendasi impor benih padi hibrida. Ini menjadi kendala bagi para produsen yang sedang mengembangkan benih hibrida,” tandasnya.

Dia menjelaskan, Dirjen Tanaman Pangan berdalih keputusan itu didasari karena pasokan benih padi nasional sudah mencukupi. “Anehnya perhitungan tersebut tanpa membedakan antara benih padi hibrida dengan inbrida. Ini membuat ketidakpastian dalam berusaha,” ucap dia.

Dia menambahkan, saat ini izin pelepasan varietas benih padi hibrida yang dipersyaratkan Kementan semakin ketat. “Minimal potensi hasil mencapai 11 ton per hektare (ha) gabah kering giling (GKG) dan produksi benih 1,5 ton per ha. Ini juga menyulitkan produsen untuk melepas varietas baru,” ujar Ricky.

Selain itu, katanya, banyak produsen benih padi hibrida menjerit. Hal ini dikarenakan pemerintah mematok Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dalam katalog sebesar Rp 56.000 per kilogram (kg). Padahal, dalam Permentan ditetapkan Rp 67.000 per kg.

Devi Kusumaningtyas dari Croplife Indonesia meminta pemerintah konsisten dengan peraturan yang sudah ada. Sementara para produsen berkomitmen untuk memproduksi benih hibrida dalam negeri. “Namun untuk saat ini membutuhkan waktu untuk meningkatkan kemampuan penangkar benih guna peningkatan kapasitas produksi dalam negeri,” jelasnya.

Dia menyebutkan, saat ini harga benih padi hibrida sekitar Rp 55.000-60.000 per kg, sedangkan benih inhibrida Rp10.000 per kg.

Menurutnya, sejauh ini asosiasi sudah menyurati Menteri Pertanian terkait penghentian impor benih padi hibrida. “Kita sudah dua kali mengirim surat kepada Menteri, namun sampai sekarang belum ditanggapi,” ujar Devi.

Sementara itu, Desmarwansyah Direktur Benih dan Bioteknologi Corplife Indonesia menegaskan, Pemerintah menghambat perkembangan benih padi hibrida nasioanal menyusul dikeluarkannya aturan-aturang yang tidak masuk akal. Salah satunya menutup impor benih hibrida.

Dia mengatakan, pengembangan padi hibrida mengalami stagnasi karena kelangkaan pasokan benihnya. Industri membutuhkan impor benih sebagai barang modal untuk kembali diproduksi secara massal dengan bekerja sama dengan petani penangkar.

“Pemerintah tidak boleh alergi dengan impor, selama itu menjadi barang modal. Daripada impor beras, lebih baik impor benih,” ujar Desmarwansyah.

Dia meminta agar pemerintah konsisten dalam implementasi regulasi yang sudah dibuat. Hal ini penting guna kepastian usaha dan investasi dalam negeri. “Kita meminta politik will pemerintah dalam pengembangan benih padi hibrida,” katanya.

Potensi kerugian USD 40 juta

Devi memperkirakan, produsen benih padi hibrida mengalami potensi kerugian minimal USD 40 juta atau Rp 540 miliar (asumsi kurs USD 1 setara Rp 13.500) akibat Ketidakonsistenan Kementan menjalankan regulasi pemasukan dan pelepasan benih.

“Kerugian tersebut berdasarkan volume kebutuhan impor benih padi hibrida sebesar 10.000 ton atau setara areal penanaman seluas 670.000 hektare (ha) dikalikan dengan harga benih sebesar USD 4 per kg,” tambah Devi.

Menurutnya, padi hibrida diyakini dapat meningkatkan produktivitas padi sampai 2 ton per ha. A”pabila impor terealisasi, maka ada potensi peningkatan produksi beras 1,2 juta ton per tahun,” katanya.

Adapun jumlah produsen benih padi hibrida dalam negeri sebanyak lima perusahaan. Sementara luas tanam benih hibrida dibawah 1 juta ha. “Jadi masih ada tantangan dalam hal adopsi dan produksi benih hibrida,” katanya.

Dia menjelaskan, untuk mencari lokasi pengembangan benih saja sulit karena harus berkompetisi dengan lokasi produsen beras. “Kita harus bersaing dengan petani padi yang produksinya bisa mencapai 7 ton-10 ton per ha. Sedangkan produksi benih hanya 1-1,5 ton per ha,” ujar Devi.

Selain itu, kemampuan penangkar benih masih minim dalam perbanyakan benih hibrida. “Untuk itu, kemampuan para petani penangkar perlu ditingkatkan,” jelasnya. Bantolo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *