Bambang Dirjen Perkebunan Kementan meluncurkan SIPERIBUN/ist

Tranformasi Tata Kelola Perkebunan, Kementan Luncurkan SIPERIBUN

Agrofarm-Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan meluncurkan Sistem Informasi Perizinan Perkebunan atau SIPERIBUN (tautan: http://sip.ditjenbun.pertanian.go.id), sebuah sistem daring terpadu yang mengintegrasikan berbagai data perizinan perkebunan besar di seluruh wilayah Indonesia.

“Terintegrasinya data-data perizinan perkebunan dalam satu sistem dapat memperkuat pengambilan kebijakan berbasis data yang tepat sasaran serta memungkinkan terjadinya pembinaan dan pengawasan oleh Kementan kepada Pemerintah Daerah dan pelaku usaha secara efektif,” kata Direktur Jenderal Perkebunan Bambang di Lor In Sentul Hotel, Selasa (24/7/2018).

Menurutnya, secara jangka panjang, penggunaan SIPERIBUN adalah langkah awal menuju tranformasi tata kelola perkebunan yang lebih baik demi kemakmuran rakyat Indonesia.

“Mendorong implementasi kebijakan Satu Data dan Satu Peta termasuk aspek keterbukaan data bagi segenap pemangku kepentingan,” ujar Bambang.

Adapun data yang terintegrasi dapat mendukung penyelesaian masalah perizinan usaha perkebunan, seperti tumpang tindih perizinan dan sengketa lahan.

SIPERIBUN memiliki tigafungsi utama, yaitu integrasi data, instrumen pembinaan dan pengawasan perizinan usaha perkebunan, serta fasilitasi koordinasi dan informasi bagi kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Saat ini, SIPERIBUN berada di fase awal yang mencakup fungsi pertama, sedangkanfungsi kedua dan ketiga sedang dalam tahap pengembangan lebih lanjut.

Fungsi pertama SIPERIBUN adalah integrasi seluruh data perizinan usaha perkebunan di skala nasional yang akan mendukung implementasi Kebijakan Satu Data dan Satu Peta secara efektif. SIPERIBUN akan memberikan data dan informasi terkaitizin yang lengkap dan terkini, termasuk izin usaha perkebunan, izin lokasi, Hak Guna Usaha (HGU), dan izin pelepasan kawasan hutan. Data dan informasi tersebut mencakup jumlah izin, lokasi, luas, nama perusahaan, struktur manajemen dan kepemilikan perusahaan, serta grup perusahaandi tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.

Selain itu, SIPERIBUN juga mengintegrasikan data-data spasial terkait izin, seperti lokasi dan peta izin. Kombinasi dari berbagai komponen data dan informasi tersebut akan menjadi dasar bagi penyelesaian persoalan tumpang tindih izin, penguatan kepatuhan hukum dalam perizinan.

Kemudian mendukung proses pengambilan keputusan dan perencanaan program perkebunan yang lebih efektif dan bebas korupsi. Integrasi data tersebut juga turut mendukung pengambilan keputusan berbasis data, seperti penerbitan izin baru, perpanjangan izin, dan penyusunan rencana pembangunan di bidang perkebunan.

Secara proses, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bermaksud mengembangkan SIPERIBUN dalam dua tahun kedepan, yang dapat memfasilitasi pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk melakukan pengawasan terhadap perizinan perkebunan, termasuk memantau level kepatuhan pemberian izin dan operasi izin.

Disisi lain, akses masyarakat terhadap SIPERIBUN dapat juga mendorong pengawasan oleh masyarakat untuk mendukung pengelolaan perizinan yang taat aturan, berkepastian hukum, dan berkelanjutan. Di tahun 2020, SIPERIBUN diharapkan dapat terkoneksi dengan sistem informasi di kementerian dan lembaga lain yang terkaitdan pemerintah daerah, serta memfasilitasi koordinasi antar lembaga-lembaga tersebut.

Pada akhirnya, SIPERIBUN akan dikembangkan dan diintegrasikan dalam satu Sistem Komoditas Perkebunan atau Sistem Informasi Perkebunan (SISBUN). Sistem Komoditas Perkebunan tersebut akan menjadi payung bagi seluruh data terkait komoditas perkebunan di Indonesia. Bantolo

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *