Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec/ist

Mimpi Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045

Agrofarm-Kementerian Pertanian (Kementan) mencanangkan Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia pada tahun 2045. Namun tanpa diiringi rumuan kebijakan dan rodmap secara jelas, maka target tersebut sulit tercapai.

Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec, Menteri Pertanian di era pemerintahan Abdurrahman Wahid mengungkapkan, keinginan untuk mewujudkan lumbung pangan dunia itu harus disertai dengan rumusan yang jelas.

“Jangan ini hanya menjadi angan-angan atau sebatas keinginan. Akan tetapi musti dijelaskan tahapan untuk sampai tahun 2045. Untuk mewujudkan lumbung pangan itu harus kerja keras,” ujar Bungaran dalam Seminar Kedaulatan Pangan Menuju Indonesia lumbung Pangan Dunia 2045 di Hotel Ciputra Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Dia menambahkan, perumusan pengertian lumbung pangan juga belum jelas. Apakah lumbung yang dihasilkan dari dalam negeri saja atau berasal dari pangan impor. Ini belum jelas dan kita tidak berhenti pada jargon-jargon yang enak didengar, namun yang terpenting harus realistis, bebernya.

Setelah rumusan sudah jelas, barulah mengidentifikasikan sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Misalnya masalah lahan, air, sumber daya manusia, teknologi, organisasi petani dan infrastruktur. “Itu harus benar-benar dievaluasi,” tegas Guru Besar fakultas pertanian Institut Pertanian Bogor ini.

Dia menilai untuk mencapai lumbung pangan 2045 seolah-olah hanya tanggung jawab pemerintah dan petani kecil. Sementara perusahaan nasional dan koperasi pertanian tidak diberikan peran dalam mewujudan hal itu.

“Kita tidak bisa mencapai kedaulatan pangan, jika hanya didasarkan pada kerja petani kecil saja. Untuk itu, harus melibatkan perusahaan besar dengan membentuk kemitraan dengan para petani,” terangnya.

Bungaran menegaskan, roadmap lumbung pangan yang sudah dibuat oleh Kementan harus dilengkapi dengan menggandeng perusahaan besar nasional.

“Sejarah sudah mencatat ada tiga revolusi di sektor pertanian yang terjadi pasca kemerdekaan Indonesia,” katanya.

Pertama, revolusi hijau di awal masa pemerintahan Orde Baru. Itu terjadi lantaran adanya kerjasama antara petani, dunia usaha dan pemerintah. Dunia usaha utamnya perusahaan BUMN, dan bahkan swasta asing yang bergerak pada usaha pestisida, herbisida dan bibit.

“Jadi model kemitraan yang dapat membawa perubahan besar terhadap kemajuan pertanian Indonesia. Jika hanya pemerintah dan petani kecil itu sulit mencapai swasembada pangan. Apabila perusahaan tidak diajak, maka mereka akan lari ke luar negeri,” jelasnya.

Kedua, revolusi industri peternakan unggas. Pada tahun 1970 tidak mengenal ayam ras, meskipun pemerintah sudah mengembangkan ayam jenis itu, namun tidak berhasil. Setelah mengajak pengusaha agribisnis yang tertarik pada usaha itu.

“Imbasnya tahun 2000 Indonesia bisa swasembada daging ayam dan telur. Itu karena adanya kemitraan dan kerjasama antara peternak dengan pengusaha melalui dukungan pemerintah,” tutur pria kelahiran Pematang Siantar, 17 April 1945 ini.

Ketiga, revolusi perkebunan sawit yang berhasil menjadikan Indonesia menjadi produsen terbesar dunia. Hal ini terjadi akibat penerapan konsep kemitraan BUMN dan swasta dengan para petani sawit.

Bungaran mengungkapkan, pemerintah harus bijak dalam memanfaatkan semua daya yang ada. Dari sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan manajemen yang ada dalam negeri agar Indonesia berhasil mewujudkan lumbung pangan dunia.

Dia pun mengapresiasi pemerintah yang sudah memikirkan pangan untuk jangka panjang, tidak lagi musim per musim. “Namun terpenting konsep kemitraan menjadi kunci dalam menciptakan lumbung pangan dunia,” ujar Bungaran.

Menurutnya, lumbung pangan tidak hanya bicara beras, namun perlu memasukan komoditas kelapa sawit, kakao, peternakan dan ikan.

“Kita mmepunyai wilayah laut yang sangat luas. Sehingga lumbung pangan harus ada komoditas ikan, sawit, dan peternakan,” katanya. Bantolo