Biodiesel dari minyak kelapa sawit/ist

Pemerintah Hemat Devisa Rp 14,83 T dari Insentif Biodiesel

Agrofarm.co.id-Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) menegaskan bahwa insentif biodiesel bukan dari APBN, sehingga negara tidak mengeluarkan uang untuk insentif itu. Dana yang digunakan dipungut dari eksportir kelapa sawit dan dikelola oleh BPDP-KS.

Dono Boestami Direktur Utama BPDP-KS mengungkapkan, dana sawit ini akan digunakan kembali untuk pengembangan industri kelapa sawit. termasuk untuk penyaluran biodiesel. Pengembangan biodiesel merupakan kebijakan ketahanan energy nasional guna penyelematan lingkungan dengan mendorong pengembangan energy terbarukan.

“Dengan adanya skema insentif ini, pemerintah tidak perlu mengeluarkan APBN mencapai Rp 21 triliun dari 2015-2017 untuk implementasikan kebijakan mandatory biodiesel,” tutur Dono, Selasa (06/3/2018).

Selain itu, katanya, adanya skema insentif inipemerintah menghemat devisa negara hingga Rp 14,83 triliun per tahun karena tidak perlu impor bahan bakar solar sekitar 3 juta kilo liter (KL). Penghematan dana ini digunakan untuk perluasan berbagai macam program pemerintah penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.

“Ditambah pengurangan CO2 dan menjadi bagian dari komitmen COP21 Paris untuk memenuhi target nasional pengurangan emisi sebesar 29% dan 41% dengan dukungan internasional tahun 2030. Tanpa penerapan biodiesel ini, Indonesia sulit memenuhi komitmen tersebut,” ungkap Dono.

Dia menjelaskan, saat ini ada 19 produsen biodiesel yang menerima insentif. Semua perusahaan yang memproduksi biodieseldan memenuhi persyaratan kualitas dapat menjadi penyalur biodiesel.

Adapun besaran insentif diberikan tergantung besarnya jumlah biodiesel yang disalurkan. Besarnya jumlah yang disalurkan tergantung dari kapasitas produksi dari perusahaan tersebut.

“Tanpa insentif penyaluran biodiesel sulit dilakukan oleh perusahaan karena harga indeks pasar biodiesel lebih tinggi dibandingkan HIP bahan bakar solar saat ini,” ujar Dono.

Dia menambahkan, dalam skema insentif ini juga dapat menaikan taraf hidup petani sawit karena dengan peningkatan harga tandan buah segar (TBS) yang mengikuti harga CPO, mengingat 41% lahan perkebunan milik petani.

“Jika hasil produksi petani ini tidak diserap melalui program biodiesel ini maka harga TBS bisa turun dan mengurangi pendapatan petani,” bebernya.

Menurutnya, pemberian insentif untuk biodiesel ini sifatnya sementara, bahkan jika harga HIP solar naik dan menyamai HIP pasar biodiesel, maka tidak diperlukan lagi insentif. Pemberian insentif juga bisa dialihkan jika terdapat alternative untuk menyerap hasil produksi CPO baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.

“Dengan adanya dana pungutan, para petani juga mendapatkan program peremajaan sawit rakyat yang berdampak pada peningkatan produktivitas, sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan petani,” pungkasnya. Bantolo

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *