Indroyono Soesilo, Ketua Umum APHI/ist

APHI Dukung Percepatan Kebijakan Satu Peta Jokowi

Agrofarm.co.id-Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendukung percepatan implementasi Kebijakan Satu Peta tersebut, mengingat konflik tenurial masih kerap terjadi dilapangan.

“Kebijakan Satu Peta memberikan kepastian batas areal kerja konsesi karena menghindarkan terjadinya konflik tenurial dan menjadi pilar utama kepastian usaha sektor kehutanan, kata Indroyono Soesilo,” Ketua Umum APHI dalam siaran persnya, Kamis (08/2/2018).

Kepala Badan Informasi Geospa ial (BIG), Prof.Dr.Hasanuddin Abidin, telah menginformasikan tentang ketersedia n Peta Dasar dengan skala yang lebih besar, yaitu skala 1: 25.000 dan 1: 50.000. Peta Dasar dengan skala rinci ini akan sangat banyak membantu pengembangan Peta Tematik Kehutanan , antara lain Peta Tematik Kawasan Hidrologis Gambut yang sebagian besar masih disusun dengan skala 1:250.000.

Menurut nya Peta Peta Temati kala 1:250.000 yang saat ini dipakai untuk mengambil kebijakan merupakan hasil Proyek Regional Physical Planning Project for Transmigration (REPPROT) tahun 1990 an, yang disusun dari data yang ada dan dibuat oleh Bakosurtanal bersama Pusat Penelitian Tanah di Bogor.

“Dengan telah tersedianya peta rupa bumi yang lebih rinci dan data tematis yang lebih lengkap maka Peta Tematik berskala besar sudah bisa dibuat secara digital dan cepat,” ujar Hasanuddin.

Terhadap anggota APHI yang telah memiliki Peta Areal Kerja Operasional skala rinci, yang sudah menggunakan teknologi mutakhir, seperti LIDAR (Light Detection & Ranging) dan Peta Topografi hasil Pemetaan Fotogrametris menggunakan Drone, perusahaan dapat menyampaikannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan BIG guna proses verifikasi dan kalibrasi.

“Peta perusahaan skala operasional ini dapat menjadi masukan dalam proses kompilasi, integrasi dan sinkronisasi terkait penetapan Kebijakan Satu Peta,” ungkap Hasanudin.

Sejalan dengan hal tersebut, APHI mengusulkan langkah langkah percepatan penetapan Peta Batas Areal Kerja dan pemanfaatan peta skala besar, antara lain terkait peta perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, dalam rangka menjamin kepastian usaha kehutanan.

“Kepastian batas merupakan kondisi pemungkin utama dalam meningkatkan kinerja usaha kehutanan, sekaligus menjadi penghela untuk mendongkrak kinerja ekspor produk kehutanan, yang mendekati angka US$ 11 Milyar pada tahun 2017,” tutur Indroyono.

Sebelumnya Kebijakan Satu Peta, One Map Policy menjadi prioritas Pemerintah saat ini. Hal ini tercermin dari penyelenggaraan Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet tentang Kebijakan Satu Peta. Ini merupakan Ratas Kabinet ketiga kalinya yang membahas kebijakan tersebut.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, kebijakan satu peta ini sangat penting dan mendesak guna menyatukan seluruh informasi peta diberbagai sekto ehingga tidak terdapat lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial.

“Dengan adanya hanya satu referensi geospasial yang menjadi pegangan untuk pembuatan kebijakan strategis dan pembuatan perizinan maka tumpang tindih peta dan tumpang tindih perizinan yang dapat berujung pada konflik dan sengketa, dapat dihindari,” jelas Presiden. Bantolo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *