Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian/ist

Pemerintah Siapkan Skema KUR Khusus untuk Komoditas Perkebunan Rakyat

Agrofarm.co.id-Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor produksi mempunyai target minimum sebesar 50% dari target total penyaluran sebesar Rp 120 triliun di tahun 2018.

Meningkatnya target penyaluran KUR sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di tanah air. Pemerintah akan membuka banyak kesempatan bagi UMKM mengakses KUR untuk memperkuat modal usaha di Makasar Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) No.11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksaaan KUR.

Untuk mencapai target penyaluran KUR tersebut, pemerintah mendesain dua skema. Skema pertama berupa kelompok usaha sebagai penerima KUR, dengan dimungkinkan adanya sebagian anggota yang merupakan pengusaha pemula dan menggunakan mekanisme pembayaran kredit berdasarkan sistem tanggung renteng.

Sedangkan skema kedua, skema KUR khusus, yang diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk kluster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat.

“Seperti pesan Pak Menko Perekonomian, kita perlu mengidentifikasi dengan baik persoalan-persoalan di lapangan. Mulai dari solusi agar pencairan lebih cepat, persoalan sistem, dan lain-lain. Ini penting agar permasalahan yang sama tidak berulang,” jelas Iskandar dalam siaran persnya, Senin (05/2/2018).

Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Permenko Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Permenko ini merupakan pengganti peraturan sebelumnya yang berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2018, lanjutnya.

Adapun perubahan kebijakan KUR yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain:

  1. Penurunan tingkat suku bunga KUR dari 9% menjadi sebesar 7% efektif per tahun;
  2. Kelompok usaha sebagai calon penerima KUR;
  3. Skema KUR Khusus
  4. Skema KUR multisektor
  5. Pengaturan minimum porsi penyaluran KUR ke sektor produksi
  6. Mekanisme yarnen (pembayaran kredit setelah panen) dan grace period;
  7. Perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil
  8. Plafon KUR mikro sektor produksi dan di luar sektor produksi
  9. Penyaluran KUR bersamaan dengan kredit lain yang diperbolehkan
  10. Struktur biaya KUR penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
  11. KUR untuk masyarakat daerah perbatasan
  12. KUR untuk optimalisasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bantolo

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *