Moratorium kawasan hutan/ist

KLHK Klaim Laju Deforestasi Turun

Agrofarm.co.id-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim laju deforestasi nasional menurun yakni sekitar 479 ribu hektare (ha), dengan rincian di dalam kawasan hutan seluas 308 ribu ha, dan di Areal Penggunaan Lain (APL) adalah 171 ribu ha.

“Angka deforestasi ini turun dibandingkan dengan laju deforestasi pada tahun 2016, yaitu 630 ribu ha. Luas hutan (forest cover) pada tahun 2017 ini meliputi 93,6 juta ha. Angka deforestasi tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun kemarin. Hal ini menunjukkan hasil dari upaya dan kerja keras kita, untuk terus menurunkan angka deforestasi tahunan,” tutur Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam keterangan resminya, Selasa (30/1/2018).

Selain itu, Siti juga menyampaikan bahwa saat ini terjadi penurunan angka deforestasi dalam kawasan hutan, yaitu sebesar 64,3%, dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 73,6%.

“Deforestasi yang terjadi di Indonesia mengandung makna yang blur? dan citra negatif, padahal secara teoritik dan empirik dapat berarti lain, misalnya ketika suatu negara atau suatu wilayah provinsi, kabupaten, memerlukan kawasan hutan untuk keperluan fasilitas publik atau utilitas. Oleh karena itu term Zero Deforestation, mungkin dipakai untuk kegiatan suatu entitas, tetapi tidak dapat dimaksudkan untuk pembangunan suatu wilayah administrative,” katanya.

Menurutnya, kata Deforestasi, mengandung implikasi tekanan internasional dalam menilai Indonesia pada capaian-capaian kerja berkaitan dengan sustainability, dan diantaranya menjadi restriksi.

“Deklarasi Amsterdam in support of a fully sustainable palm oil supply chain by 2020, ditanda-tangani oleh Perancis, Denmark, Jerman, Belanda, Norwegia dan Inggris, sebuah komitmen politik untuk mendukung komitmen sektor swasta, terkait dengan Deforestasi dan Sutainable Palm Oil, hingga saat ini secara efektif bekerja dan melaksanakan monitoring termasuk ke Indonesia,” terangnya.

Saat ini definisi hutan dan deforestasi masih menjadi perdebatan di kalangan pakar/peneliti, maupun pengambil keputusan baik nasional maupun internasional. Perbedaan definisi ini akan berpengaruh terhadap metode pengukuran yang akan digunakan serta data dan informasi yang dihasilkan, baik dari akurasi maupun konsistensinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Siti menekankan, pentingnya kesepahaman bersama, lokal-nasional-internasional, sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia, tidak saja untuk memenuhi mandat dan perintah konstitusi UUD 1945, tetapi juga dapat memenuhi requirement atau persyaratan internasional yang menjadi konvensi.

“Pembahasan tentang deforestasi ini menjadi sangat penting untuk kita melangkah, dan bekerja secara teguh-kukuh. Posisi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia berada pada posisi menuju negara maju, sehingga deforestasi bukan lagi menjadi beban citra, tetapi sebagai bagian agenda, atau yang dianggap sebagai masalah yang dapat dan kita selesaikan,” tegas Siti Nurbaya. Bantolo

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *