Beranda Pertanian 2017, Kementan Akan Bangun 5.480 Embung

2017, Kementan Akan Bangun 5.480 Embung

BERBAGI
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Pending Dadih Permana. (ist)

Agrofarm.co.id Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun 2017 ini menargetkan pembangunan embung sebanyak 5.480 unit, dengan anggaran sebesar Rp 797 miliar.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Pending Dadih Permana mengatakan, pihaknya tahun ini akan membangun embung sebanyak 5.480 unit. Kementan sudah mengalokasin anggaran sebesar Rp797 miliar.

Dadih menjelaskan, Kementan mendapat tanggung jawab untuk membuat 5.480 embung kecil. Untuk pembuatan embung kecil ini, Kementan tahun ini mendapat alokasi anggaran Rp 797 miliar. Selain itu, Kementerian Desa, Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tugas membangun embung.

Kemendes akan membangun embung kecil dan sedang sebanyak 10.100 unit dengan anggaran sebesar Rp 22 triliun. Embung tersebut diharapkan akan mampu mengairi sawah seluas 748.801 hektar (ha). Hal ini sesuai dengan target Presiden Joko Widodo membangun 30.000 embung tahun 2017, ujar Pending di Jakarta, Senin (19/6/2017).

Embung merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam atau cekungan untuk menampung air limpasan (run off) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian. Kontribusi pembangunan satu embung dapat mengairi lahan seluas 25 hektar, ujar Pending.

Pending menuturkan, akan ada peningkatan indeks pertanaman (IP) minimal 0,5 dan terdapat luas tambah tanam minimal seluas 12,5 ha. “Alhasil penambahan produksi minimal 65 ton per musim tanam. Adanya pembangunan embung akan mampu meingkatkan produksi padi nasional,” terangnya.

Dia menambahkan, rencana pembangunan embung saat ini Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR telah menetapkan lokasi embung dan bangunan penampung air.

Selain itu, untuk melaksanakan pengembangan embung melalui dana desa tahun 2017, perlu payung hukum berupa Instruksi Presiden (Inpres). “Saat ini draft Inpres sudah dibahas di Seskab dan akan difinalkan di Menko Perekonomian,” terang Pending. Beledug Bantolo