Beranda Sawit 1,5 Juta Ha Kebun Petani Sawit Wajib Direplanting

1,5 Juta Ha Kebun Petani Sawit Wajib Direplanting

BERBAGI
Perkebunan kelapa sawit. (Ist)

Agrofarm.co.id – Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) mendesak pemerintah untuk segera melakukan peremajaan tanaman kelapa sawit seluas 1,5 juta hektar (ha).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad mengatakan, ada sekitar 1,5 juta hektar (ha) perkebunan kelapa sawit milik petani untuk segera dilakukan peremajaan. Meskipun, diakuinya program replanting sawit yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit itu tidak mudah terealisasi.

Dia menargetkan, hingga tahun 2020 program replanting sawit seluas 1,5 juta ha dapat tercapai. “Kami berharap agar BPDP dapat memberikan subsidi untuk replanting sawit sekitar 300.000 ha sampai 400.000 ha per tahun secara bertahap,” ujar Asmar.

Asmar menambahkan, petani sawit menguasai 43% dari total lahan produksi kelapa sawit yang mencapai 11,3 juta ha. Untuk itu, peremajaan perkebunan kelapa sawit milik rakyak mendesak dilakukan.

Asmar mengatakan, program replanting sampai saat ini belum berjalan dengan baik karena banyaknya kendala, utamanya aspek legalitas. Untuk itu, ia meminta agar BPDP mempermudah peersyaratan petani untuk mendapatkan bantuan subsidi.

Dia menyebutkan, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani. Pertama, Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STDB), persyaratan ini sulit dipenuhi oleh petani karena kebun sawit tidak boleh berada di hutan lindung, bukti legalitas lahan berdasarkan surat bupati.

Kedua, persyaratan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa bank tidak boleh memberikan kredit ke petani apabila tidak memenuhi kebun sawit berkelanjutan (sustanable). “Aturan-aturan itu memberatkan dan petani sulit memperoleh pembiayaan dari perbankan,” tukas Asmar kepada Agrofarm.

Adapun biaya peremajaan tanaman sawit 1 ha sebesar antara Rp 50 juta hingga Rp 60 juta. Dari total jumlah itu, BPDP harus memberikan subsidi sebesar Rp 25 juta per ha secara gratis. Sementara sisanya dipenuhi dari pinjaman perbankan.

Tercatat saat ini produktivitas perkebunan sawit swadaya masih rendah rata-rata berkisar 16-18 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hektar per tahun. Selain itu, produktivitas minyak ditingkat petani swadaya rendah yaitu rata-rata masih sekitar 1,5 – 2 ton per ha dengan rendemen minyak dibawah 20 persen. Hal ini masih termasuk rendah karena perusahaan produktivitas minyak sawit mentah (CPO) sudah dapat mencapai 4-6 ton per ha. Sehingga rata-rata produktivitas CPO nasional sebesar 3 ton per ha.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Bambang mengatakan, replanting memang tidak bisa dilakukan pada lahan yang belum jelas statusnya. ”Diperkirakan, lahan yang harus di-replanting seluas 1,5 juta ha, di mana sebagian besar belum beres legalitasnya,” ujar Bambang.

Bambang meminta persyaratan program replanting petani dapat disederhanakan. Dia juga berjanji membantu BPDP dalam proses seleksi peserta replanting.  ”Syarat replanting jangan dibuat rumit karena ini untuk petani. Perlu sinergi di antara kementerian terkait supaya bisa segara clear sehingga program replanting lebih aman,” pintanya.

Dia menuturkan, dalam pelaksanaan program replanting berada di bawah pengelolaan BPDP Kelapa Sawit belum sesuai target. Setiap tahun lahan yang bisa diremajakan seluas 300.000 ha. “Pada kenyataannya, baru satu kelompok petani yang bisa dibantu BPDP, itu pun tidak sampai 1.000 ha,” tandasnya.

Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, salah satu program yang belum berhasil dilaksanakan dengan baik yakni kegiatan replanting kebun rakyat. Saat ini sudah ada usulan kegiatan peremajaan seluas 26,5 ribu hektar yang melibatkan sekitar 12 ribu petani. Meliputi 79% petani swadaya dan 21% petani plasma.

“Namun 61% usulan itu masih menghadapi kendala kejelasan status lahan. Untuk itu, masih membutuhkan proses verifikasi kebenaran data dan verifikasi ketepatan sasaran bahwa dana sawit memang untuk petani kecil,” tandas Bayu.

Dia menyebutkan, beberapa kasus terjadi, setelah dananya disiapkan untuk segera direalisasikan, ternyata status kepemilikannya berbeda. “Sertifikat lahan sudah dialihkan ke beberapa kali orang. Si A jual ke B, B jual C dan C jual ke D tanpa dilakukan balik nama sertifikatnya,” tukas Bayu.

Menurutnya, apabila tidak diawasi dengan baik, maka tidak akan menjadi kebun karena bisa dipergunakan untuk hal lain. “Kami harus berhati-hati agar tidak salah sasaran. Jadi legalitas kepemilikan lahan petani sawit itu jelas,” tandasnya.

Dia menambahkan, penyaluran dana replanting terbilang lambat karena ketat dan lamanya proses verifikasi persetujuan pemberian dana. Dia menyatakan, ini penting untuk memastikan dana ini tersalurkan dengan benar kepada petani sawit kecil.

“Petani besar tidak perlu dibantu dana replanting karena sudah mampu melakukan replanting sendiri. Dipastikan petani kecil dan dananya dipergunakan untuk replanting. Inilah problem yang selama ini dihadapi oleh BPDP,” ujar Bayu.

Bayu mencatat, jumlah luas lahan kelapa sawit yang diajukan petani untuk mendapat dana replanting mencapai 26,5 ribu hektar. Namun pada kenyataannya, lahan yang mendapat bantuan dana replanting hanya 240 ha.

Adapun pemberian dana replanting kepada 240 ha perkebunan kelapa sawit tersebut hanya diberikan kepada satu kelompok petani kecil kelapa sawit di Provinsi Riau.

Dia menyebutkan, alokasi dana replanting diberikan sebesar Rp 25 juta per hektar, sehingga alokasi dana sebesar Rp 400 miliar hanya cukup untuk melakukan replanting seluas 16 ribu hektar perkebunan  sawit.

Tahun 2017 BPDP sudah mengalokasikan dana replanting sebesar Rp 400 miliar. .Akan tetapi tahun ini didorong untuk pengembangan sarana dan prasarana petani Rp 106 miliar. “Sehingga total dana sawit yang akan diterima petani mencapai Rp 560 miliar,” ujar Bayu.

Bayu menambahkan, dalan upaya mempercepat penyaluran dana replanting BPDP akan membuat komite replanting. Komite ini akan melakukan verifikasi dan validasi pesyaratan replanting. “Kita sedang mencari mekanisme komite planting untuk proses sertifikasi dan legalitas untuk memastikan bahwa ini benar petani kecil,” katanya.

Syarat replanting sawit

Pertama, petani sawit kecil maksimum kepemilikan lahan 4 hektar (ha). Kedua, dibuat bersama-sama dalam satu project replanting sekitar 300-800 ha karena terlalu kecil menjadi tidak efesien dalam pengadaan bibit dan pupuk.

Ketiga, sebaiknya petani membentuk koperasi agar mempunyai badan hukum. Keempat, total kebutuhan biaya replanting diperkirakan sebesar Rp 60 juta per ha dan BPDP hanya membantu Rp 25 juta. Sehingga sisanya berasal dari petani melalui pembiayaan perbankan atau dana pribadi.

Kelima, kebun petani potensial Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) yakni tidak bermasalah status lahannya. Meliputi bukan di lahan kawasan hutan, gambut dalam dan bekas lahan terbakar. “Status lahan yang diakui hanya sertifikat. Apabila semua persyaratan terpenuhi, maka petani sawit akan langsung mendapatkan dana replanting oleh BPDP,” jelas Bayu. Beledug Bantolo